Bandung – Di hadapan 45 peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari para kepala bidang personalia dan umum serta kasi umum dari kantor cabang utama dan kantor cabang di seluruh Indonesia, Direktur SDM Karsidi pada acara pembukaan diklat menekankan pentingnya hard competency pada fungsi SDM, umum dan PKBL. Hard Competency ini diperlukan untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi perubahan bisnis dan kebijakan internal maupun eksternal perusahaan.
Hard Competency ini meski rata-rata sudah dikuasai peserta, perlu di-refresh. Sebab, kinerja fungsi umum dan PKBL selama lima tahun dari hasil audit BPK mengecewakan. Ke depan, ujar Karsidi, kita harus perbaiki bersama-sama, seperti mengadministrasikan aset dan PKBL secara tertib dan benar. ’’Walaupun pengadministrasian aset dan pengelolaan PKBL merupakan hal sederhana. Namun, kalau tidak diadministrasikan dan dikelola dengan tertib dan benar maka akan menjadi masalah bagi perusahaan,’’ tuturnya.

Fungsi SDM sejak tahun 2008 telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Harapannya, dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perusahaan. ’’Mudah-mudahan pada tahun 2011 penerapan remunerasi dan pengembangan karir di Taspen benar-benar berbasis kompetensi sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan,’’ jelas Karsidi.

Untuk fungsi supporting sejak tahun 2008 di kantor pusat telah menerapkan electronik procurement untuk pengadaan barang dengan nilai transaksi di atas Rp 1 milyar. Pengadaan Dapem tahun 2008, misalnya. Dengan e-procurement harga menjadi lebih murah, transparan, kompetitif dan kualitasnya terjamin. Sebab, pengadaan ini dilaksanakan dengan penawaran yang dapat diakses di seluruh Indonesia. Setahun kemudian, tahun 2009, Taspen menerapkan standarisasi inventaris aset, yang dikombinasikan dengan temuan audit BPK RI. ‘’Sehingga dapat diperoleh hasil sebaik-baiknya,’’ ucapnya. Tahun ini Taspen akan menerapkan asset manajemen system agar administrasi aset lebih tertib; lanjutnya.

Sementara untuk PKBL, Karsidi berpesan agar penyaluran PKBL lebih selektif dan diprioritaskan bagi stakeholder Taspen seperti pensiunan, PNS atau organisasi pensiunan [rs]